Rumusan Pasal “Kumpul Kebo” Harus Diperjelas

Dikhawatirkan menjadi mutli tafsir.

Perilaku hidup bersama layaknya suami istri di luar hubungan pernikahan yang sah seharusnya tak perlu dipidana. Aturan pemberian sanksi pidana selama satu tahun bagi pasangan ‘kumpul kebo’ diatur dalam Pasal 485 Revisi KUHP (RKUHP). Jikalau pasal itu disahkan bukan tidak mungkin pihak asing yang tinggal di Indonesia akan terkena dampak sanksi tersebut. Demikian pandangan ketua tim perumus RKUHP Andi Hamzah saat memberikan pandangannya di Komisi Hukum untuk RKUHAP dan RKUHP di Gedung DPR, Rabu (10/4).

Menurutnya, tidak semua perbuatan buruk mesti dipidana. Ia mencontohkan, seseorang yang tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua merupakan perbuatan buruk. Tapi, perbuatan tersebut tak dapat dipidana. Prinsip filosofisnya, negara hendak membuat aturan agar menjadi disiplin. Ia berpandangan jikalau RKUHAP dan RKUHP disahkan menjadi regulasi, maka akan mengikat setiap orang yang berada di negara Indonesia, tidak terkecuali pihak asing.

Dikatakan Andi, jika pasangan antara pria yang masih bujangan dengan wanita yang berhubungan suami istri di luar pernikahan diganjar hukuman satu tahun, akan riskan. Dalam penyusunan rumusan Pasal 485 RKUHP, ia sempat protes dengan Prof Muladi agar pasal tersebut tak dituangkan. Namun, argumentasinya ditepis oleh Prof Muladi. “Saya khawatir ini banyak orang bule yang kena, apalagi ini delik aduan. Saya sempat menentang,” ujarnya.

Rumusan Pasal 485 memang tidak menjelaskan apakah menjadi delik aduan atau bukan. Namun ia menegaskan pasal tersebut harus menjadi delik aduan. Cuma, jika pasal tersebut diterapkan akan rawan menimbulkan fitnah. Ia khawatir, dalam praktiknya rawan abuse of power oleh aparat kepolisian. Soalnya bukan tidak mungkin dapat dilakukan penjebakan yang merupakan fitnah. Sehingga dengan mudah orang dapat dijerat dengan pasal tersebut. “Ini perlu dipikirkan siapa yang mengadu,” ujarnya.

Lebih jauh mantan jaksa itu berpandangan sanksi pidana Pasal 485 dengan Pasal 483 ayat (1) huruf e bertentangan. Sebab, rumusan yang sama tetapi sanski hukuman berbeda. Pasal 483 ayat (1) huruf e memberikan sanksi selama 5 tahun. Sedangkan Pasal 485 memberikan sanksi pidana 1 tahun. Alhasil, ia berpendapat penerapan pasal tersebut tak tepat. Seharusnya, kata Andi, cukup satu pasal yang menjerat satu perbuatan dengan hukuman yang sama. “Pasal itu tidak tepat,” tambahnya.

Anggota Komisi Hukum Achmad Dimyati Natakusuma penasaran dengan pandangan Andi Hamzah. Menurutnya rumusan pasal 485 masih terbilang rancu. Ia khawatir jika redaksional itu tetap dipertahankan akan mengakibatkan multitafsir yang berujung abuse of power. Bahkan, orang dengan mudah mengadukan pasangan yang diduga kumpul kebo ke pihak petugas kepolisian.

Meski setuju dengan pasal tersebut lantaran perilaku di luar hukum, ia menyarankan agar rumusan pasal tersebut diubah. “Oleh sebab itu harus jelas rumusan pasal 485. Tapi nanti siapa yang mengadu, pemilik kos-kosan, ketua RT, atau ketua RW. Kalau masyarakat yang mengadu bisa rancu. Ini bisa jadi alat kriminalisasi bagi petugas,” ujarnya.

Senada, anggota Komisi Hukum lainnya yakni Buchori berpandangan tindakan asusila pihak korban harus dilindungi. Dalam hukum positif, hubungan di luar pernikahan memang mesti atur sanksinya. Pasalnya selain pihak perempuan yang dilindungi, juga seorang anak hasil hubungan di luar pernikahan. Karena itulah ia berpandangan ‘kumpul kebo’ mesti diatur dalam RKUHP. Cuma itu tadi, perlu diperjelas rumusan pasal tersebut agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi masyarakat.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s